Ekonomi Pertumbuhan VS Ekonomi Pembangunan

Menurut pandangan anda diantara pertumbuhan dan pembangunan di bidang ekonomi perikanan Indonesia mana yang lebih penting?

Menurut pendapat saya alangkah baiknya untuk menjalankan pertumbuhan dan pembanguna secara beriringan dalam bidang ekonomi. Karena pada pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian. Sedangkan pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth). Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Sehingga dengan melaksanakan kedua faktor tersebut secara beriringan akan dihasilkan perekonomian yang lebih makismal.

Indikator apa yang menentukan pertumbuhan dan mana yang menentukan pembangunan ekonomi ?

Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat Pertumbuhan Ekonomi menurut M.Suparko dan Maria R. Suparko ada beberapa macam :

Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam harga pasar. Kelemahan PDB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi adalah sifatnya yang global dan tidak mencerminkan kesejahteraan penduduk.  

PDB per Kapita atau Pendapatan Perkapita PDB per kapita

PDB per Kapita merupakan ukuran yang elbih tepat karean telah memperhitungkan jumlah penduduk. Jadi ukuran pendapatn perkapita dapat diketahui dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk.

Pendapatan Per jam Kerja Suatu negara

Pendapatan Per jam Kerja Suatu negara dapat dikatakan lebih maju dibandingkan negara lain bila mempunyai tingkat pendapatan atau upah per jam kerja yang lebih tinggi daripada upah per jam kerja di negara lain untuk jenis pekerjaan yang sama.

Indikator yang digunakan  untuk menghitung pembangunan ekonomi :

HDI(Human Development Index)

Indeks pembanguan meliputi 3 dimensi dasar pembangunan  manusia yakni, ekspektasi hidup, pendapatan riil dan pendidikan

HPI (Huma Poverty Index )

Indeks kemiskinan merupakan pengukuran prosentase orang yang hidup slama 40 tahun (harapan hidup) , buta huruf , akses terhadap lembaga kesehatan ; air bersih dan berat tubuh minimum (under weigth) balita.

GDI (Gender Development Index)

Indeks perkembangan jender ialah perbandingan indek perkembangan  laki-laki dan perempuan .

HFI (Human Freedom Index)

Indeks kebebasan mengacu pada hak untuk mendapatkan kebebasan seperti beberapa contoh hak dalam hak azazi manusia.

Bagaiman persepsi Negara kita  mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi?

Saat ini Indonesia menghadapi dua kondisi yang terjadi secara simultan yang sifatnya antagonistis, yakni pertumbuhan ekonomi berlangsung serentak dan kemiskinan. Dari satu segi, kondisi makro ekonomi berada dalam keadaan yang cukup meyakinkan. 

Tingkat inflasi relatif cukup terkendali pada tingkat satu digit, import-eksport berjalan cukup baik, tingkat bunga lumayan rendah dan cadangan devisa cukup tinggi untuk dapat menjamin import dalam waktu sedang, investasi cukup tinggi. Tetapi dari segi mikro, pengangguran dan kemiskinan makin meningkat. Urbanisasi meningkat terutama dari kelompok miskin dan pengemis. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga disemua kota-kota besar seluruh Indonesia. Semua ini menandakan adanya kemiskinan dan sempitnya kesempatan kerja di pedesaan.

Perbedaan dua kondisi yang yang berlangsung secara terus menerus tersebut selama masa yang panjang telah mengakibatkan semakin melebarnya ketimpangan ekonomi antar penduduk di Indonesia. Hal yang perlu diindahkan adalah, jika ketimpangan pendapatan antar penduduk sudah sangat lebar, akan terdapat kecenderungan mengaburnya pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran dari pembangunan. Artinya, setiap kita melihat adanya pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan per kapita, sulit dirasakan, pada saat yang sama boleh jadi sedang berlangsung proses pemiskinan.

Akibat dari keadaan ini tidak mengherankan, kalau di satu pihak ada yang mengklaim bahwa proses pembangunan nasional berjalan mulus, ditandai dengan kenaikan pendapatan per kapita tiap tahun. Di lain pihak ada yang menuduh, pembangunan ekonomi gagal karena tidak dapat menghilangkan kemiskinan. Singkatnya, yang menjadi masalah adalah melebarnya ketimpangan ekonomi antar penduduk dalam masyarakat, yang tidak sepenuhnya dapat ditunjukkan hanya dengan menggunakan indeks gini ratio. Untuk mengatasinya, diperlukan adanya pengamatan yang lebih seksama di lapangan dan kebijakan yang bersifat affirmatif memihak kepada golongan miskin, terutama kepada mereka yang ada di pedesaan.

Apa yang sudah dilakukan pemerintah sekarang mengenai kebijakan-kebijakan yang ada? berikan contohnya !

Berdasarkan UU 24/1992 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang dipahami sebagai suatu wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Dalam konteks ini, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan/infrastruktur wilayah dan kegiatan usaha merupakan unsur pembentuk ruang wilayah dan sekaligus unsur bagi pembangunan ekonomi nasional yang lebih merata dan adil. Sebagai contoh, untuk industrialisasi, di daerah yang berkarateristik wilayah kepulauan dan laut diantisipasi dengan pembangunan industri perikanan, sedangkan daerah yang berkarakteristik darat dikembangkan melalui pembangunan kawasan industri, serta daerah yang tertinggal merencanakan pembangunan industri tetapi sulit merealisasikannya akibat rendahnya SDM, SDA, dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh pengembangan Industri.

Kebijakan moneter / kebijakan kenaikan tingkat suku bunga

Kebijakan moneter merupakan tindakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan peneglolaan ekonomi makro (output, harga, dan pengangguran) dengan cara mempengaruhi situasi makro melalui pasar uang atau dengan kata lain melalui proses penciptaan uang atau jumlah uang yang beredar (Bramantyo, 2006). Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia, selaku bank sentral di Indonesia, mempunyai peran tunggal yaitu mencapai dan memlihara kestabilan nilai rupiah. Terminologi kestabilan nilai rupiah mempunyai dua arti, antara lain kestabilan internal, yaitu kestabilan harga, dan kestabilan eksternal, yaitu kestabilan nilai tukar terhadap mata uang asing. Dengan system nilai tukar rupiah mengambang, secara implicit tujuan kebijakan moneter di Indonesia adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, inflasi merupakan sasaran tunggal dari Bank Indonesia.

Dalam beberapa bulan, kebijakan kenaikan tingkat suku bunga berhasil memulihkan nilai Rupiah dan menurunkan tingkat inflasi. Setelah kondisi moneter mulai membaik, BI pun mulai menurunkan tingkat suku bunga untuk mendukung perkembangan sector riil. 

Kebijakan Fiskal

Tindakan pemerintah dalam mengatur ekonomi melalui anggaran belanja negara.

Macam-macam kebijakan fiskal dalam ekonomi adalah:

ü  Pajak langsung dan pajak tidak langsung

ü  Pajak regresif, sebanding dan progresif

ü  Penerimaan pemerintah, pengendali tingkat pengeluaran masyarakat

ü  Untuk lebih memeratakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat.

Kebijakan Penguatan Sektor Riil

Secara garis besar, program pengamanan sektor riil dalam upaya mengantisipasi dampak krisis keuangan antara lain:

ü  Pengamanan pasar dalam negeri dan penggunaan produk dalam negeri

ü  Pengamanan sektor riil, antara lain industri manufaktur, pertanian, perikanan dan kelautan, migas dan pertambangan, kehutanan, jasa perdagangan, jasa pariwisata, jasa angkutan, dan UMKM.

Bidang Kelautan dan Perikanan 

Upaya mencegah dan mengurangi dampak krisis keuangan global dalam bidang perikanan ialah melalui penguatan pasar domestik dan ketahanan pangan. Penguatan pasar dalam negeri ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan melalui pengembangan kemitraan usaha baik antara pengusaha besar dan nelayan/pembudidaya kecil maupun antara pemerintah dengan pengusaha; (2) subsidi benih ikan dan pakan ikan; (3) penguatan akses permodalan bagi nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar dan pelaku usaha lainnya; (4) memperkuat kebijakan dan peraturan baik peraturan pusat maupun daerah terkait dengan pemasaran; (5) meningkatkan industri pengolahan ikan dan industri pakan dalam negeri dalam rangka meningkatkan produk olahan pangan ikan dan menjamin ketersediaan input produksi, khususnya produk dalam negeri; dan (6) peningkatan kapasitas pengolahan dan pemasaran ikan dalam rangka meningkatkan produk perikanan yang berpihak pada lingkungan.

Ketahanan pangan dilakukan melalui dua langkah kebijakan utama yaitu: (1) menjamin pasokan pangan (ikan) yang berkualitas dan bergizi bagi semua golongan masyarakat, dan (2) kemandirian pangan. Strategi yang dilakukan antara lain: (1) meningkatkan produksi ikan dalam negeri terutama dari produksi budidaya ikan; (2) meningkatkan fasilitas pengawasan dan pengendalian produk perikanan untuk menjamin intake protein hewani yang higienis dan cukup, mulai dari produksi, distribusi sampai konsumsi; (3) pengendalian komponen impor produk perikanan antara lain pengurangan impor tepung ikan; dan (4) meningkatkan pelaksanaan gerakan gemar makan ikan (gemarikan) di seluruh propinsi.